Monday, April 23, 2007

perlukah IPDN dibubarkan...?

Saya tidak puas jika hanya IPDN yang dibubarkan. Lihat saja ospek-ospek di universitas tanah air. Walaupun kegiatan ospek universitas-universitas ini cuma terlihat seperti pelajaran TK ketika dibandingkan dengan IPDN, tetap saja itu bentuk kekerasan mental dan pembodohan. Konyol sekali, karena tujuan masuk universitas itu mau pintar, bukan bodoh. Itu saja baru universitas, belum di sekolah-sekolah menengah.Dulu ketika saya sekolah di SMA 3 Yogyakarta, saya dan teman-teman berinisiatif membuat panitia pemantau Ospek SMA. Tujuannya supaya budaya ospek yang membodohi itu bisa dipadamkan. Tapi apa daya, organsisasi saya tidak punya badan resmi di bawah OSIS, jadi ditolak mentah-mentah oleh OSIS dan sejumlah komunitas sekolah. Merusak budaya sekolah yang sudah lama dijalankan, katanya.Sewaktu kuliah, saya sempat menjadi ketua himpunan mahasiswa Elektro UGM. Saya mengajukan ospek jurusan yang tidak mengandung pembodohan. Itupun diprotes banyak kalangan. Oleh karena saya harus mengakomodir konstituen saya (bodoh sekali saya waktu itu), akhirnya dibuatlah sebuah win-win solution. Acara ospek yang utama tidak ada pembodohan, tapi pada malam terakhir diperkenankan.Karena sudah ritual, kata orang.Akhirnya pada malam terakhir, ospek Elektro yang semula menyenangkan menjadi menyeramkan, penuh pembodohan, penuh bentak-bentak, dan dilengkapi acara penyetruman listrik. Betul, mahasiswa baru yang masih polos itu disetrum dengan listrik, walaupun arusnya masih kecil dan tidak mematikan. Entah jaman sekarang tradisi setrum menyetrum itu masih ada apa tidak. Yang jelas ketua KMTE setelah saya berkomitmen tidak akan melanjutkan ospek saya yang halus dan civil itu.Pada akhirnya, kekerasan masih direstui oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu, menurut saya, pembubaran IPDN bukan wacana main-main. Pemerintah perlu memotong budaya kekerasan. Selanjutnya, pemerintah dapat mentransfer mahasiswa IPDN yang tersisa ke universitas yang memiliki program administrasi publik guna memberi kesempatan para calon pamong praja untuk belajar di lingkungan yang lebih civil. Di masa yang akan datang dana untuk IPDN bisa dijadikan beasiswa pamong praja.Tetapi saya tidak puas jika hanya IPDN yang ditindak. Pemerintah harus tegas menindak segala macam kekerasan. Dan membubarkan IPDN adalah cara yang tepat untuk memberikan contoh ke seluruh elemen rakyat bahwa segala bentuk kekerasan tidak dapat ditolerir, apapun alasannya

No comments: